BENGKULU BUTUH PEMIMPIN YANG CERDAS DENGAN AKHLAK & MORAL YANG BAIK

Propinsi Bengkulu mempunyai sangat banyak potensi sumber daya alam untuk dapat maju mensejajarkan diri bahkan lebih maju daripada propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah pada bidang pertambangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi di bidang pertambangan yang ada di Bengkulu seperti batubara dan minyak bumi (yang isunya terdapat di daerah kaur atau Bengkulu Selatan). Potensi perkebunan yang sudah nyata seperti sawit, karet dan kopi. Potensi pertanian berupa sayur-sayuran di wilayah bukit barisan. Objek-objek wisata yang dapat menghasilkan pemasukan bagi Propinsi Bengkulu tersebar hampir diseluruh wilayah Propinsi Bengkulu.

Potensi-potensi yang dimiliki oleh Propinsi Bengkulu di atas sebenarnya dapat menjadikan Bengkulu sejajar dan bahkan lebih maju dari Propinsi lainnya di Indonesia. Tetapi hal tersebut belum dapat direalisasikan karena kelemahan pada para pemimpin (Gubernur, Bupati, Walikota) & jajaran birokrasinya dalam memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi tersebut. Mereka tidak mempunyai perencanaan yang tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengelolaan potensi-potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat di Propinsi Bengkulu. Kecenderungan yang terjadi bahwa sebagian besar dari mereka hanya ingin mencari keuntungan untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperdulikan masyarakat lainnya.

Bengkulu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang pintar dan cerdas agar dapat mengelola dengan tepat semua potensi yang ada tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kecerdasan tersebut tentunya harus disertai dengan akhlak dan moral yang baik (jujur, amanah, bertanggungjawab, dll). Tanpa akhlak dan moral yang baik, potensi yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat justru akan diselewengkan lagi seperti yang terjadi selama ini. Akhlak dan moral yang baik tersebut sangat diperlukan karena sistem pengelolaan keuangan di Indonesia sangat mudah untuk dimanipulasi dan memang dapat mendorong terjadinya manipulasi. Pemimpin yang berakhlak dan bermoral tentunya akan sadar bahwa kepemimpinannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD saja, tetapi juga kepada Allah SWT nantinya diakhirat tanpa bisa dimanipulasi sedikitpun.

Potensi-potensi tersebut tentunya untuk dapat mensejahterakan rakyat harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan cukup. Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada, tentunya penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus direncanakan dengan tepat, mana yang lebih harus diprioritaskan daripada yang lainnya (tidak semuanya disediakan secara bersamaan tapi hasilnya tidak optimal). Contohnya yang terjadi saat, pemerintah Propinsi Bengkulu lebih memprioritaskan pembangunan sarana wisata, sedangkan prasarana jalan menuju daerah wisata tidak pernah mulus karena selalu dilalui oleh truk-truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan.

      Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan prasarana jalan yang kualitas/kualifikasinya mendukung pengangkutan hasil tambang dan perkebunan (walaupun lebih mahal biayanya), karena pertambangan dan perkebunan tersebut sudah berkembang sebelumnya dan meningkatkan perekonomian sebagian masyarakat. Dengan adanya prasarana jalan yang mendukung pertambangan dan perkebunan tersebut tentunya para investor akan lebih nyaman mengembangkan usahanya dan tentu saja akan meningkatkan APBD dan kesejahteraan masyarakat. Hasil/APBD (asalkan APBDnya tidak bocor) dari pertambangan dan perkebunan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan sarana pariwisata. Selanjutnay hasil APBD dari semua potensi tersebut dapat digunakan untuk menggratiskan pendidikan (SD sampai SMA bahkan Perguruan Tinggi) dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan prioritas pembangunan yang tepat dan kualitas yang baik akan menghasilkan efek domino yang baik dalam mensejahterakan masyarakat. Setelah semua itu terwujud, maka para pejabat (eksekutif & legislatif) beserta jajaran birokrasinya dapat meningkatkan penghasilannya tanpa ada tentangan dari masyarakat (karena masyarakat sudah terlebih dahulu menikmati kesejahteraan dan hasil pembangunan).